Wajib Tahu! Inilah 7 Tanggal Penting yang Berpotensi Keluar di Tes SKD CPNS

SETAKAT - Bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang adalah bagian dari tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baca terus tulisan ini hingga selesai. Tes SKD merupakan seleksi tahap awal dari rangkaian seleksi CPNS. Berikut kami berikan sedikit bocoran mengenai pertanyaan pada tes tersebut, yaitu tanggal-tanggal penting terkait tes wawasan kebangsaan. Silahkan disimak dengan baik dan jangan lupa diingat tanggal-tanggal tersebut.

1. 17 Agustus 1950 (Pemberlakuan UUDS 1950)

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

- Namun sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, kemudian sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

- Dalam buku UUD 1945 (2007), Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

2. 19 Oktober 1999 (Amandemen Pertama UUD 1945)

- Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan pada Perubahan ke-4, dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perubahan sebanyak 4 kali itu seperti terperinci dibawah ini.

• Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yang berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
• Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
• Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001, berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
• Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002, telah berhasil diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

3. 18 Agustus 1945 (Pengesahan UUD 1945)

- Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjadi hari yang bersejarah karena dilaksanakan sehari setelah hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.

- Sidang Pertama, 18 Agustus 1945 :

• Pengesahan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
• PPKI memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• Menetapkan untuk sementara waktu, tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

4. 7 Agustus 1945 (Pembentukan PPKI)

- Sebelum mengetahui tujuan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sejarah pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

- Dalam hal ini, BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang ada dengan lebih matang.

- Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Radjiman Widyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh pemerintah Jepang untuk membicarakan lebih lanjut perihal rencana kemerdekaan.

5. 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden)

- Pada hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 17.00 WIB di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Selain karena alasan konstituante, dekrit tersebut dikeluarkan juga karena adanya desakan dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945.

- Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

• Dibubarkannya Konstituante
• Diberlakukannya kembali UUD 1945
• Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

6. 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional)

- Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya Organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Namun, Harkitnas tidak lantas langsung ditetapkan pada tahun tersebut, melainkan ditetapkan pada tahun 1948 oleh Presiden Soekarno.

- Latar belakang penetapan Harkitnas adalah bangsa Indonesia butuh pemersatu pada masa awal kemerdekaan. Bung Karno menilai berdirinya organisasi Boedi Oetomo sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Walaupun organisasi ini masih bersifat kedaerahan pada awalnya, tetapi mekanisme pemilihan ketua organisasi ini cukup berbeda.

7. 19 Desember (Hari Bela Negara)

- Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tepatnya 72 tahun lalu (19 Desember 1948), bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa pemindahan ibukota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

- Dalam kondisi ini, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak Belanda yang berhasil menguasai Kota Yogyakarta. Bukan hanya itu, jatuhnya Kota Yogyakarta ke tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarna dan Hatta. Karena kondisi yang semakin tidak stabil, mendorong dibentuknya PDRI agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting.

Share :